Sekarang Rekening Saja Wajib Kerja

Oleh M. Yus Yunus

Sekarang rekening rakyat yang mengganggur jadi urusan pejabat?

Padahal rakyat yang nganggur tidak dapat solusi dari pejabatnya.

Alangkah penuh ujiannya hidup di negara lucu seperti negeri ini. Tidak cukup persoalan rupiah yang semakin tahun semakin turun, prekonomian yang semakin mencekik, dan ditambah lagi lapangan pekerjaan yang masih sempit, tidak dapat dipecahkan oleh para pemegang kekuasaan dari tahun ke tahun. Di media sosial, para netizen kerap mengunggah vidio-vidio pendek tentang betapa sulitnya mencari pekerjaan. Bahkan satu lowongan pekerjaan saja bisa didatangi ribuan pelamar yang tidak mau terus terjebak dari jurang pengangguran. Tapi kok sekarang rekening rakyat yang mengganggur jadi urusan pejabat juga? Padahal rakyat yang nganggur tidak dapat solusi dari pejabatnya.

Banyak orang yang bertanya-tanya, begitu juga dengan penulis. Uang negara sejatinya adalah uang rakyat yang diambil dari iuran pajak dan lainnya. Tapi kami tidak pernah mengetur uang-uang itu, malahan masuk ke kantong koruptor yang berdasi halus dan berbulu. Sekarang uang rakyat ikut diatur juga oleh pejabat. Kapan rakyat boleh mengatur uang pejabat? Bukankah para pejabat digaji dari uang rakyat?

Setiap individu atau rakyat membuka rekening untuk tujuan yang beragam. Ada yang mungkin jarang digunakan karena rekening yang dibuat sepenuhnya hanya sebagai uang simpanan untuk kebutuhan-kebutuhan tidak terduga. Mungkin juga seseorang memiliki simpanan di rekening mereka hanya karena untuk rencana jangka panjang, seperti untuk umroh, mudik lebaran, naik haji, atau mungkin juga untuk persiapan biaya pendidikan. Sehingga mungkin selama berbulan-bulan mereka tidak memperuntungan rekening untuk transaksi lain. Jika rekening mereka tahu-tahu disuspek dormant karena tidak pernah aktif selama lebih dari tiga bulan dengan dalih ingin melindungi uang nasabah dari tindak kriminal, seperti penggelapan uang, penyimpanan uang judol, transaksi narkoba dan lainnya, apakah PPATK tidak salah sasaran? Kenapa tidak rekening pejabat ter-suspek korupsi saja yang dibekukan? Oh, iya rekening koruptor memang tidak pernah nonaktif, karena pastinya koruptor selalu melakukan transaksi. Dan celakanya lagi mereka selalu menggunakan uang cash untuk berbelanja, sehingga sulit untuk dilacak. 

Sepertinya rakyat perlu mempertimbangkan ulang jika mau menabung, kira-kira lebih bagus mana, menyimpan uang di bank atau dicelengan secara cash tanpa takut sewaktu-waktu kena blokir. Itu semua hak rakyat, yang mungkin bisa menjadi efek dari kebijakan penuh ujian dri PPATK ini.

Rekening dibuat tentunya untuk kebutuhan si nasabah itu sendiri. Kalau terjadi masalah terkait dengan rekening dormant, tentunya itu akan menyulitkan nasabah itu sendiri. Padahal terkadang untuk beberapa khasus, transaksi adalah hal yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Apalagi kalau sampai dibatalkn, tidak hanya menyulitkan nasabah tetapi juga memberikan ujian kesabaran tersendiri. Bayangkan saja, untuk mengaktifkan kembali rekening yang ter-suspek dormant nasabah perlu melakukan aktivasi dengan membawa berkas pendukung ke kantor cabang. Padahal kebutuhan transaksinya hanya sekali saja dalam setahun. Itu berarti nasabah perlu empat kali bolah-balik ke bank untuk melkukan aktivasi rekening yang di-suspek dormant. Sangat-sangat "ngasih kerjaan banget" padahal yang perlu dikasih pekerjaan itu pengangguran bukan orang yang sedang istikomah menyusun keuangan.

PPATK menegaskan bahwa uang nasabah di dalam rekening yang ter-suspek dormant tidak akan berkurang satu rupiah pun. Apa pun pernyataan PPATK tidak dapat memberikan ketenangan bagi rakyat. Terutama bagi nasabah-nasabah yang tersebut di atas. Yang dilakukan oleh pihak PPATK telah menyalahi rasa kemanusian, dan hak asasi manusia. Uang rakyat menjadi uang negara melalui iuran wajib seperti pajak, sehingga pejabat punya tugas untuk mengatur dan mengelola uang tersebut. Tapi sekarang uang rakyat mau ikut-ikut juga diatur negara.

Paradoks seperti ini tidak boleh berlarut-larut di negeri ini. Apa yang disebut dengan negara demokrasi, nyatanya sampai detik ini hanyalah kunyahan permen karet yang telah terbuang di jalan dan menjadi sampah untuk para pejalan kaki juga roda kendaraan. Pemerintah memang punya kewajiban melindungi harta benda rakyatnya, tapi bukan untuk mempersulit.

Jika negara ingin melindungi harta (uang) rakyatnya, apakah tidak ada cara selain dengan memblokir rekening rakyatnya. Sekarang rakyat dituduh oleh pejabatnya sendiri, padahal selama ini pejabatlah yang tertuduh. Tidak mungkin sorang tukang sapu jalanan menggelapkan uang negara, kalau bukan pejabatnya sendiri.

Kini saatnya rakyat menjaga kesabarannya dengan tetap waras dan berpikir kritis. Jangan lupa bahwa rakyat punya kedudukan tertinggi di negeri ini, dan para pejabat itu adalah pembantu-pembantu kita. Jadi pembantu mana yang mempersulit majikannya? Negeri ini sudah sangat terbalik, seperti cerita Semar (seorang pembantu istana) yang mempengaruhi tindakan Pandawa Lima (majikannya sendiri). Maka majikan tidak boleh kalah pintar dari pembantunya.